Semangat Inovasi - KliKata.co.id
Klikata.co.id|Bukittinggi| Sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bukittinggi tengah menjalankan tugas kedinasan dalam penertiban dan pemasangan plang aset milik Pemerintah Kota Bukittinggi di kawasan Universitas Fort De Kock, justru harus berhadapan dengan proses hukum sebagai tersangka dugaan pengeroyokan. Perihal ini disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum (DAMETER LAW FIRM) para tersangka dari satuan pamong praja terdiri atas MULYADI, S.H., DESMAN RAMADHAN, S.H., RAFIQ AZIAN, S.H., M.Kn., NANDA PUTRA, S.H., REYNOLD KURNIAWAN ASRIL, S.H. melalui Press Realease yang disampaikan pada media klikata.co.id, Rabu 11 November 2026.
Anggota Satpol-PP yang dijadikan tersangka atas tiga laporan bernomor : LP/B/165/VII/2026/SPKT/SATRESKRIMBUKITTINGGI/POLDA SUMATERA BARAT, LP/B/166/VII/2026/SPKT/POLRESTA BUKITTINGGI/POLDA SUMATERA BARAT, dan LP/B/167/VII/2026/SPKT/POLRESTA BUKITTINGGI/ POLDA SUMATERA BARAT, tertanggal 22 Juli 2026, yang bertugas dalam penertiban dan pemasangan plang aset milik daerah di kawasan Universitas Fort de Kock, Kota Bukittinggi, merasa perlu menyampaikan informasi terkait langkah-langkah pembelaan hukum yang ditempuh. Pers Realese ini bertujuan guna memastikan ruang publik mendapatkan informasi yang berimbang, sekaligus menjaga agar proses penegakan hukum (due process of law) terhadap klien kami tetap berjalan secara objektif dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Dalam merespons dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 262 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, fokus utama kami selaku tim Penasihat Hukum adalah membuat terang peristiwa yang sesungguhnya. Sebagaimana langkah pertama kami selaku Penasihat Hukum telah mengajukan dan mendampingi proses pemeriksaan ulang (BAP Tambahan) terhadap Para Tersangka. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengurai kembali konstruksi peristiwa secara rinci serta menerangkan kedudukan dan peran masing-masing Para Tersangka atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Kami selaku tim Penasihat Hukum menegaskan bahwa kehadiran Para Tersangka di lokasi tersebut di atas adalah murni dalam kapasitas menjalankan tugas kedinasan, sehingga tindakan masing-masing tersangka harus diukur secara proporsional dan tidak dapat disamaratakan begitu saja sebagai bentuk penyertaan tindak pidana.
Bahwa berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi bahwa,
Pasal 31 "Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Pasal 32"Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang."
Untuk memperkuat keterangan klien kami di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan tersebut, kami selaku Tim Penasihat Hukum juga telah melampirkan sejumlah bukti-bukti ke hadapan Penyidik. Bukti-bukti ini kami serahkan agar pihak Kepolisian Resor Kota Bukittinggi dapat melihat kronologi kejadian secara utuh dan komprehensif, mulai dari rentetan peristiwa sebelum, sesaat, hingga pasca insiden. Melalui alat bukti ini, kami meyakini posisi hukum klien kami akan menjadi lebih jelas sekaligus mampu membantah narasi-narasi sepihak yang selama ini mungkin menyudutkan klien kami
Lebih lanjut, guna membedah unsur-unsur pasal sangkaan secara tajam dan doktriner, kami juga telah menghadirkan Ahli Hukum Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 huruf O Undang-Undang No. 20 tahun 2025 (KUHAP)
Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keterangan dalam bentuk pemeriksaan (pro justitia) di hadapan Penyidik. Pemeriksaan Ahli ini secara spesifik difokuskan untuk menjelaskan batasan hukum dari pengertian penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sesuai esensi Pasal 262 KUHP dan Alat bukti Visum Et Repertum maupun Rekaman Video yang yang menjadi dasar alat bukti yang dituduhkan kepada Para Tersangka, sehingga hal tersebut tidak lain bertujuan agar membuat terang benderang suatu tindak pidana yang dipersangkakan kepada klien kami sebelum sampai ke ranah persidangan
Kami meyakini dengan bukti-bukti dan alat bukti yang kami ajukan dalam Berita Acara Pemeriksaan tambahan, jika didasari dengan pemeriksaan objektif dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, maka perkara ini dapat dihentikan dengan mekanisme Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, kami senantiasa menghormati jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.
Tim Penasihat Hukum para tersangka berkomitmen untuk terus bersikap kooperatif dan mengawal ketat perkara ini agar seluruh fakta dapat terungkap sejelas-jelasnya, demi tercapainya keadilan yang seadil-adilnya bagi klien kami.
Sumber :
Tim Penasehat Hukum Satpol PP Bukittinggi
DEMETER LAW FIRM
Advokat & Legal Consultant