Klikata.co.id|Agam|Forum Peduli Canduang Koto Laweh (FPCKL) menyoroti dan melihat secara langsung pelaksanaan proyek pembangunan Sabo Dam di Jorong Labuang, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Proyek yang menurut informasi FPCKL dilaksanakan oleh PT Subur Berkah KSO tersebut berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, sabtu 11 Juli 2026.
Dalam kunjungan ke lokasi proyek sambo dam tersebut, Budi Anda selaku sekretaris Forum Peduli Canduang Koto Laweh (FPCKL) saat diwawancarai media klikata.co.id mengaku menemukan sejumlah kondisi yang dinilai perlu segera mendapat perhatian dari pelaksana proyek dan instansi terkait.
"Kami bersama rombongan menjadi sorotan utama adalah tidak terlihatnya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Akibatnya, masyarakat tidak memperoleh informasi dasar mengenai nama dan jenis pekerjaan, nomor kontrak, nilai anggaran, sumber pendanaan, jangka waktu pelaksanaan, perusahaan pelaksana, konsultan pengawas, serta penanggung jawab kegiatan"ungkap Budi Anda
Dalam kunjungan ke lokasi proyek sambo dam, FPCKL juga menemukan sejumlah pekerja yang diduga melakukan aktivitas konstruksi tanpa menggunakan alat pelindung diri atau APD secara lengkap dan shelter tidak menampilkan gambar sebagaimana mestinya.
"Selain itu, pekerja tidak mengunakan APD dan mnerapkan K3, shelter atau tempat pendukung kegiatan proyek disebut tidak menampilkan gambar rencana bangunan, jadwal pelaksanaan, informasi keselamatan kerja maupun petunjuk keadaan darurat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip transparansi, pengawasan pekerjaan dan keselamatan konstruksi di lapangan. Menurut FPCKL, proyek yang menggunakan atau berkaitan dengan anggaran negara harus dapat diawasi masyarakat, terlebih pembangunan Sabo Dam memiliki hubungan langsung dengan keselamatan warga yang tinggal di sekitar kawasan rawan aliran material Gunung Marapi"tegas Budi Anda
Perihal yang lain juga menjadi sorotan oleh M.Ali Sabri, ketua Forum Peduli Canduang Koto Laweh.
"Informasi proyek diperlukan agar masyarakat mengetahui siapa yang bertanggung jawab, berapa nilai pekerjaan, kapan proyek dimulai dan diselesaikan, serta seperti apa bentuk bangunan yang akan dikerjakan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik menyediakan dan memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang secara sah dikecualikan. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 juga memasukkan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai informasi yang harus tersedia, termasuk jadwal dan lokasi pekerjaan, gambar rancangan, dokumen kontrak serta ringkasan kontrak yang memuat nilai, sumber dana, spesifikasi dan waktu pelaksanaan" ungkap M.Ali Sabri
Disisi lainnya, Indra pelaksana lapangan dari proyek sambo dam dari PT.Subur Berkah KSO , saat wawancarai oleh media klikata.co.id mengakui tidak adanya papan informasi dan pengunaan APD saat bekerja.
"Nanti kita minta dikantor pusat, Pak. Gambar sedang dipilah di kantor dan belum dikirim ke sini dan APD ada di shelter"ujar Indra
Adapun pihak plt. kepala dan PPK BWS Sumatera V Padang saat dikonfirmasi oleh media klikata.co.id melalui pesan whatsapp tidak menanggapi dan hanya membaca pesan yang dikirim.
Sebelum mengakhiri kunjungan di lokasi proyek, Forum Peduli Canduang Koto Laweh menyampaikan dengan tegas agar PT Subur Berkah KSO segera memasang papan informasi proyek pada lokasi yang mudah dilihat masyarakat dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang sebagai instansi yang membidangi pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut diminta turun langsung melakukan pemeriksaan serta memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Jurnalis :RJA