Klikata.co.id|Bukittinggi|Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat (UMSB), menitipkan pesan "Pitaruah Demokrasi", Senin (5/2). Dalam pitaruah demokrasi tersebut meminta penyelenggara negara khususnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjalankan kewajiban konstitusionalnya demi Pemilu 2024, dan tidak berpihak pada salah satu paslon.
Orasi pitaruah demokrasi diawali oleh Dekan Fakultas Hukum UMSB, Dr. Wendra Yunaldi, SH. MH yang menyampaikan setahun terakhir eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara seperti tiada henti dan meningkat tanpa malu-malu. Mulai dari KPK yang dikebiri, pejabat yang doyan korupsi, DPR yang tak berfungsi membela anak negeri, dan hingga sebagian hakim MK yang disoal dalam hal etika dan harga diri.
"Puncak dari semua itu adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik kontestasi menjelang Pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari nanti," kata Wendra Yunaldi
Wendra juga menambahkan bahwa dinamakannya agenda pembacaan pesan kebangsaan ini dengan tajuk "Pitaruah Demokrasi untuk Keselamatan Bangsa dari Tanah Kelahiran Bung Hatta" dilhami dari tempat lokasi dibacakannya pesan kebangsaan ini tepat berada di kota Bukitinggi yakni kota kelahiran Bung Hatta yang senantiasa menjadi sosok yang paripurna bagi negarawan Republik Indonesia untuk melakukan refleksi diri.
Pada kesempatan yang sama Presiden Mahasiswa UMSB, Ilham juga menyampaikan orasi mewakili mahasiswa UMSB lainnya terkait persoalan yang terjadi belakangan ini dengan semangat menggebu-gebu.
"Para penguasa negeri ini alih-alih memikirkan rakyat yang tereliminasi oleh kekuatan oligarki, malah mereka sibuk mengejar dan mempertahankan kekuasaan tak kenal henti oleh ambisi," sambung Ilham.
Adapun point dari Pitaruah Demokrasi UM Sumbar tersebut adalah :
1. Reformasi yang telah melahirkan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh dicederai oleh kepentingan kelompok, keluarga atau kepentingan lainnya kecuali harus dijalankan sebesar-besarnya demi kepentingan nasional dengan melaksanakan proses pemilu secara taat prosedural sesuai dengan hukum dan etika berbangsa dan bernegara.
2. Menghimbau kepada penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu agar melaksanakan pemilu secara profesional mandiri, berintegritas dan, bertanggung jawab serta bertindak tegas terhadap indikasi-indikasi penyimpangan atau pelanggaran yang dapat mengancam terlaksanany pemilu dengan baik dan damai.
3. Menghimbau kepada aparatur negara baik ASN, TNI dari Polri untuk tetaplah menjadi perekat dan penjaga Indonesia serta menjaga netralitas dalam m meghadapi pemilu 2024 dengan betul-betul bertindak sebagai abdi negara.
4. Menghimbau seluruh elite politik agar bertindak dan mempunyai sikap kenegarawanan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas segala kepentingan pribadi dan golongan lainnya terutama menghadapi Pemilu 2024 yang tinggal beberapa, hari lagi.
5. Menghimbau seluruh elit politik dan juga penyelenggara negara lainnya untuk memperlihatkan contoh sikap yang baik ke hadapan rakyat Indonesia dan menjauhi sikap-sikap yang dapat menimbulkan kekisruhan, provokasi dan konflik serta hal tindakan lainnya yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa dan negara. Termasuk membangun alam langit politik Indonesia dengan memberi informasi yang objektif dan edukatif kepada publik.
6. Memastikan Pilpres 2024 menghadirkan para kandidat sebagai putra terbaik bangsa dan perbedaaan pilihan bukanlah satu hal yang harus menjadi pertikaian dan perpecahan karena lewat mekanisme pemilu-lah perbedaaan tersebut diselesaikan secara konstitusional.
7. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 serta Tap MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, maka dalam menghadapi pemilu 2024 harus sesuai dengan nilai-nilai luhur tersebut, termasuk melanjutkan amanat reformasi. Dengan akses informasi yang kian cepat, maka pesta demokrasi wajib dilaksanakan dengan bijak dan cerdas. (Imron Amirullah/Yoga Saputra)
