Klikata.co.id|Bukittinggi|Bawaslu Kota Bukittinggi mengadakan rapat kerja teknis penanganan pelanggaran pada masa tahapan kampanye pemilu tahun 2024. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Bawaslu Kota Bukittinggi, Panwaslu Kecamatan se-Kota Bukittinggi, serta unsur TNI/Polri, Akademik, serta masyarakat di Hotel Triple Tree Kota Bukittinggi, Rabu (31/01).
Dalam kata sambutannya Ridwan Afandi selaku Plh Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi menyampaikan bahwa dalam rangkaian kegiatan yang semakin padat dan kesehatan para pengawas juga menjadi salah satu yang jadi perhatian agar pengawasan menjelang hari pemilihan tetap maksimal.
"Saya berharap kita semua menjaga kesehatan karena kesehatan sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan menjelang hari Pemilihan, dan kita mengharapkan agar kita mengikuti kegiatan ini, dan mempertanyakan apa yang menjadi keraguan dalam penanganan pelanggaran kampanye pemilu 2024" kata Ridwan Afandi
Dalam kesempatan yang sama, Hardi Putra Wirman, selaku dosen UIN, dan narasumber rakernis Bawaslu Bukitttingggi menyampaikan materi pertama terkait penanganan pelanggaran serta menekankan agar panwas yang ada di lapangan lebih mengetahui dulu terkait dasar hukum.
"Dalam melakukan penanganan pelanggaran terlebih dahulu memahami dasar hukum nya." Hardi putra Wirman
Sedangkan Maiza Elvira sebagai pemateri kedua lebih menyorot dari segi sejarah, bagaimana sejarah demokrasi di Indonesia mulai dari pemilu pertama yang dilakukan pada tahun 1955.
Lebih dari itu, ketika tim klikata.co.id mewawancarai Maiza Elvira terkait politik transaksional, Maiza Elvira menyampaikan terkait langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mencegah politik uang, salah satunya dengan penguatan literasi masyarakat.
"Sekarang sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengawasan dan juga sangat jeli untuk melihat potensi-potensi pelanggaran dalam politik uang, kemudian hari ini yang harus dilakukan adalah penguatan literasi terhadap masyarakat bahwa politik uang itu salah dan tidak boleh dilanjutkan." kata Maiza Elvira (Imron Amirullah)
